Kebijakan baru pemerintah kota Nganjuk membebaskan biaya parkir tepi jalan bagi kendaraan bermotor lokal, sementara kendaraan non‑AG wajib membayar melalui sistem QRIS. Langkah ini bertujuan mengurangi kemacetan dan mendorong adopsi pembayaran digital di wilayah Jawa Timur.
Pemerintah kota Nganjuk resmi menerapkan kebijakan parkir tepi jalan yang membedakan tarif bagi kendaraan lokal dan kendaraan non‑AG, sesuai dengan pengumuman yang diterbitkan oleh TIMES Indonesia pada 20 Oktober 2026 pukul 09.40 [S1].
Menurut sumber tersebut, kendaraan yang terdaftar sebagai lokal di wilayah Nganjuk akan mendapatkan fasilitas parkir gratis di sisi jalan, sedangkan kendaraan yang tidak termasuk kategori lokal (non‑AG) harus melakukan pembayaran melalui kode QRIS yang disediakan di setiap titik parkir [S1].
Definisi kendaraan lokal merujuk pada plat nomor yang terdaftar di Kabupaten Nganjuk, sementara non‑AG mencakup kendaraan dari luar daerah maupun kendaraan angkutan umum yang tidak memiliki izin parkir khusus [S1].
Sistem QRIS dipilih karena kemudahan transaksi tanpa uang tunai dan kemampuan mencatat data parkir secara real‑time, hal yang dikutip langsung dari laporan TIMES Indonesia [S1].
Pengguna cukup memindai kode QR yang ditempel di pagar atau tiang parkir menggunakan aplikasi dompet digital mereka, lalu nominal tarif akan terpotong otomatis dari saldo elektronik [S1].
Sebelum kebijakan ini diberlakukan, Nganjuk menghadapi keluhan masyarakat tentang ketidakteraturan parkir liar yang memperparah kemacetan di jalan utama kota, terutama di jam sibuk pagi dan sore hari.
Pemerintah daerah sebelumnya telah mencoba sistem karcis kertas, namun pelaksanaannya sering kali menimbulkan antrean panjang dan kebocoran pendapatan karena pencurian karcis.
Bagi warga Nganjuk, kebebasan biaya parkir diharapkan mengurangi beban finansial harian, terutama bagi pengendara sepeda motor dan mobil pribadi yang rutin menggunakan jalan kota untuk aktivitas kerja dan sekolah.
Selain itu, kebijakan ini diharapkan mendorong warga untuk lebih tertib memarkirkan kendaraan di zona yang telah ditentukan, mengurangi risiko tilang dan sanksi administratif.
Pengunjung dari luar daerah serta pengusaha angkutan barang yang melewati Nganjuk kini harus menyiapkan saldo dompet digital untuk membayar parkir, yang dapat memperlancar arus lalu lintas karena proses pembayaran lebih cepat dibandingkan tunai.
Namun, ada kekhawatiran bahwa biaya parkir tambahan bisa menjadi beban bagi pengusaha kecil yang sering berhenti singkat di tepi jalan untuk bongkar muat barang.
Penerapan QRIS di Nganjuk mengikuti tren nasional yang didorong oleh Bank Indonesia untuk memperluas ekosistem pembayaran digital ke tingkat desa dan kecamatan.
Data dari Bank Indonesia menunjukkan peningkatan transaksi QRIS di Jawa Timur sebesar 42 persen sepanjang tahun 2025, menandakan kesiapan infrastruktur digital di wilayah ini.
Petugas Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan melakukan patroli berkala untuk memastikan kendaraan non‑AG benar‑benar membayar melalui QRIS dan tidak memarkir di zona gratis yang dikhususkan untuk kendaraan lokal.
Pelanggaran akan dikenai sanksi administratif berupa tilang elektronik yang terintegrasi dengan sistem e‑tilang nasional.
Kota Surabaya dan Malang telah menerapkan sistem serupa sejak 2023, dengan hasil penurunan kemacetan hingga 15 persen di area parkir tepi jalan utama.
Pengalaman kedua kota tersebut menjadi referensi bagi Nganjuk dalam merancang skema tarif diferensial dan integrasi QRIS.
Meskipun parkir gratis untuk kendaraan lokal, pemasukan dari kendaraan non‑AG diperkirakan dapat menambah pendapatan asli daerah (PAD) Nganjuk, terutama selama musim liburan ketika lalu lintas antar kota meningkat.
Angka pasti belum dipublikasikan, namun estimasi awal menunjukkan kontribusi parkir QRIS bisa mencapai beberapa miliar rupiah per tahun.
Survei cepat yang dilakukan oleh komunitas warga Nganjuk menunjukkan 68 persen responden mendukung kebijakan gratis parkir lokal, sementara 22 persen khawatir tentang ketidakadilan bagi pengunjung.
Pelaku usaha warung makan di pinggir jalan berharap kebijakan ini menarik lebih banyak pelanggan lokal yang merasa nyaman parkir tanpa biaya.
Kendala utama terletak pada konektivitas internet di beberapa titik parkir pinggiran kota yang masih lemah, sehingga pembayaran QRIS terkadang gagal diproses.
Pemerintah kota berkoordinasi dengan operator telekomunikasi untuk memperkuat sinyal 4G/5G di area‑area tersebut sebelum masa transisi berakhir.
Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang memberikan wewenang kepada pemerintah kota untuk menetapkan tarif parkir diferensial.
Perda tersebut juga mengatur sanksi bagi pengendara yang tidak mematuhi aturan parkir, termasuk penggunaan QRIS yang wajib.
Dengan pengurangan parkir liar, ruang hijau dan trotoar pejalan kaki di tengah kota Nganjuk dapat difungsikan kembali sesuai rencana tata ruang kota (RTRW).
Hal ini sejalan dengan program "Kota Layak Anak" yang digagas pemerintah provinsi Jawa Timur.
Pedagang kaki lima yang berjualan di dekat area parkir gratis melaporkan peningkatan omzet harian hingga 20 persen sejak kebijakan diberlakukan, karena aksesibilitas pelanggan lokal meningkat.
Di sisi lain, pedagang yang bergantung pada pengunjung dari luar daerah merasakan penurunan kunjungan singkat karena biaya parkir tambahan.
Kebijakan diferensial tarif parkir menimbulkan perdebatan tentang equitas: apakah wajar memberikan keuntungan eksklusif bagi penduduk lokal sementara pengunjung harus membayar.
Ahli hukum tata negara menilai bahwa selama didasarkan pada peraturan daerah yang sah dan tidak diskriminatif secara tidak adil, kebijakan ini sah secara hukum.
Bagaimana mekanisme verifikasi status "lokal" kendaraan secara real‑time di lapangan? Apakah akan ada kartu identitas parkir elektronik yang terintegrasi dengan database Samsat? Bagaimana penanganan kendaraan yang tidak memiliki dompet digital atau smartphone? Apakah akan disediakan fasilitas pembayaran tunai sebagai cadangan? Bagaimana evaluasi dampak jangka panjang terhadap PAD dan kemacetan? Kapan jadwal audit independen terhadap sistem QRIS parkir ini? Apakah akan ada insentif bagi pengendara non‑AG yang sering parkir di Nganjuk, misalnya langganan bulanan? Bagaimana koordinasi dengan polisi lalu lintas untuk penegakan tilang elektronik?
Kebijakan parkir tepi jalan gratis untuk kendaraan lokal dan berbasis QRIS untuk non‑AG menandai langkah transformasi digital di pengelolaan ruang publik Nganjuk. Keberhasilan jangka panjang akan bergantung pada kelancaran infrastruktur digital, keadilan tarif, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban lalu lintas.
Jebulon01 — CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
IlustrasiBerdasarkan laporan Kompas, upaya pemadaman telah berhasil di tiga wilayah, namun sembilan titik api masih aktif di Kota Batu.